Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mencari agen yang tepat dan memiliki spesifikasi baik untuk pengadaan PT Trans-Jakarta. Rentetan kecelakaan dan mogoknya bus Trans- Jakarta membuktikan faktor usia bus yang sudah tua dan kondisi mesin yang buruk ikut andil dalam penyebabnya. PT TRANSPORTASI Jakarta (Trans-Jakarta) memastikan pihaknya akan menambah armada baru bus Trans-Jakarta. Namun, bus baru itu akan terealisasi pada tahun depan, sebab BUMD DKI tersebut baru melakukan pembelian bus Trans-Jakarta pasca-Lebaran. Perakitan bus tersebut membutuhkan waktu delapan bulan dari sekarang, Juli 2014. Karena itu, bus didatangkan pada 2015.
Direktur Utama PT TransJakarta Antonius Steve Kosasih, di Jakarta, Senin (7/7), mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi dari Pemprov DKI soal kelanjutan pembelian bus Trans-Jakarta. Itu karena wewenang untuk membeli armada telah diserahkan kepada PT TransJakarta. Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih mencari agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang tepat dan memiliki spesifikasi baik untuk pengadaan bus Trans-Jakarta.
“Tapi walau tahun ini pengadaannya, datangnya bus tetap tahun depan, karena kayak gitu kan harus diurus dulu segala macam. Bus itu butuh waktu sekitar delapan bulan untuk perakitannya. Jadi meski dibeli tahun ini, armada baru bisa bertambah pada tahun depan,“ kata Kosasih. Dalam pengadaan bus itu, PT Trans-Jakarta akan mengutamakan kehati-hatian. Dengan demikian, kasus pembelian bus Trans-Jakarta yang berkarat dan rusak pada 2013 tidak terulang kembali.
Karena itu, lanjutnya, salah satu syarat utama yang diterapkan ialah perusahaan yang ditunjuk melakukan pengadaan bus Trans-Jakarta harus bekerja sama dengan ATPM yang memiliki kantor di Jakarta. “Mengapa harus berkantor di Jakarta, maksudnya supaya perbaikan bus, perawatan bus, serta pembelian suku cadang tetap terjamin. Jadi, kita mau kerja sama dengan ATPM yang punya kantor di sini, workshop di sini, suku cadang di sini, dan paling penting sudah teruji dipakai di negara lain,“ ujarnya.
Soal anggaran pengadaan bus Trans-Jakarta, lanjutnya, Pemprov DKI akan memberi alokasi anggaran melalui pe nyertaan modal pemerintah (PMP). Menurut rencana, Pemprov DKI akan menaikkan PMP PT TransJakarta menjadi Rp2 triliun dari awalnya hanya Rp667 miliar. Namun, un tuk mewujudkan itu, Pemprov DKI harus merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang PMP PT Trans-Jakarta yang telah disahkan pada tahun ini.
“Pemprov mau menambah PMP PT Trans-Jakarta men jadi Rp2 triliun, tapi itu belum masuk ke perda kita. Kan di perda sudah ada tercatat sebe sar Rp677 miliar untuk tahun ini. Jadi harus direvisi dulu,“ ungkapnya.
Tidak dipegang pemprov Sementara itu, Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama, atau yang biasa disapa Ahok, mengatakan Pemprov DKI tidak pernah membatalkan penambahan jumlah bus. Penambahan hanya ditunda sementara terkait dengan pengalihan penyelenggaraan penambahan tersebut. “Penambahan bus itu tidak dibatalkan. Pembatalan pembelian bukan berarti pembatalan penambahan jumlah bus lo. Itu berbeda,“ kata mantan Bupati Belitung Timur itu di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/7).
Ahok menginginkan ada mekanisme yang jelas dalam pembelian bus dan tidak lagi dipegang pemrov. “Nanti kita pakai operator saja. Kalau bisa tidak mengeluarkan anggaran, ya lebih baik kita pilih cara itu kan,“ kata Ahok. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar menga Akbar menga t a k a n a k a n ada perubah an mekanis me dalam pe nambahan jumlah bus.
Penambah an tidak akan diambil alih oleh Pemprov DKI, tetapi oleh PT Trans Jakarta. “Perubahan mekanisme ini, tujuannya kita ingin memastikan benar bus-bus ini bisa dihadirkan. Karena kalau tetap kita yang pegang dengan waktu singkat ini, kita tidak bisa. Saat ini sedang tahap persiapan-persiapan. Saya tidak bisa memastikan kapan,“ kata Akbar.
Penundaan itu memperlambat penambahan jumlah bus. Rentetan kasus kecelakaan dan mogoknya bus TransJakarta membuktikan faktor usia bus yang sudah tua dan kondisi mesin yang buruk ikut andil dalam penyebabnya. Selain itu, masih banyak ko ridor yang memiliki antrean penumpang sangat panjang karena bus yang terbatas.
“Sayang ditunda penambahannya. Sudah banyak yang rusak, AC-nya juga enggak dingin, apalagi yang naik banyak. Kalau pagi penuh, kasihan yang sudah tua atau ibu hamil harus sempit-sempitan,“ kata Ihsan, 25, pegawai swasta yang sehari-hari menggunakan bus Trans-Jakarta koridor 1 untuk menuju kantornya.
Berbeda dengan Risa, 45, yang mendukung penundaan. “Saya juga ingin bus tambah banyak. Sekarang sih lumayan, ngantrenya tidak terlalu lama seperti dulu. Tapi saya ikut pemerintah saja. Kalau buru-buru, takutnya nanti ada korupsi lagi,“ kata ibu rumah tangga yang juga sering menggunakan bus Trans-Jakarta.
Sebelumnya, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng dan BKTB. Adapun dari sisi administrasi, dokumen pengadaan sudah benar dan memenuhi prosedur aturan yang berlaku.
Temuan lainnya ialah secara fisik, bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan rusak, meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan spedometer tidak jalan. Sebanyak lima bus baru Trans-Jakarta dan 10 bus kota terintegrasi bus Trans-Jakarta (BKTB) baru mengalami kerusakan pada sejumlah komponennya. (*/J-1) - Media Indonesia, 9 Juli 2014, Halaman 9
Tidak ada komentar:
Posting Komentar